Andewi, Nadya Tresna (2005) Penerapan Compliance Test atas Siklus Belanja Daerah dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2004. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
AK_2007_Abstrak.pdf Download (77kB) | Preview |
Abstract
Konsep otonomi daerah mulai berkembang seiring bangsa Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, aspirasi tersebut kemudian diakomodasi melalui Undang - Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Perubahan ini ternyata menimbulkan tuntutan dan kebutuhan baru, yaitu tuntutan akan informasi keuangan pemerintahan yang berasaskan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen entitas pemerintaban bahwa entitas yang dikelolanya mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup pengidentifikasian peraturan perundang - undangan yang berlaku dan penyusunan pengendalian internal yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa entitas tersebut mematuhi peraturan perundangan. Salah satu komponen yang mutlak membutuhkan pengendalian yang berkesinambungan adalah pengeluaran untuk belanja daerah, karena dalam realisasinya memang sangat rawan akan terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Salah satu cara untuk menguji sistem akuntansi dalam siklus belanja daerah ialah dengan pelaksanaan compliance test. Compliance test tidak hanya menguji efektivitas pengendalian internal saja tetapi juga menguji tingkat kepatuhan terhadap tiap - tiap bagian dalam siklus belanja daerah terhadap prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Compliance test yang diterapkan pada siklus belanja daerah digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal yang diterapkan pada siklus belanja daerah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas struktur pengendalian internal dan mengatasi masalah yang timbul saat ini, serta mendukung peningkatan akuntabilitas realisasi APBD. khususnya APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat Tahun Anggaran 2004. Hasil pelaksanaan compliance test pada siklus belanja daerah menunjukkan bahwa bagian - bagian yang terkait dalam siklus tersebut telah mematuhi seluruh prosedur dan kebijakan yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa penyimpangan kecil yang terjadi. Sedangkan evaluasi terhadap struktur pengendalian internal atas siklus belanja daerah adalah Pemkab Lombok Barat telah memiliki struktur organisasi yangb jelas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang menggunakan dokumen dan catatan yang cukup memadai serta praktik - praktik yang sehat telah dilakukan dengan baik.
Item Type: | Undergraduate thesis |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Faculty of Business and Economic > Department of Accounting |
Depositing User: | Sugiarto |
Date Deposited: | 09 May 2014 02:35 |
Last Modified: | 09 May 2014 02:35 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/13670 |
Actions (login required)
View Item |