Suatau Tinjauan Yurisdiksi Negara Republik Indonesia Di Zona Ekonomi Ekslusif

Noviani, RR. Izma (1991) Suatau Tinjauan Yurisdiksi Negara Republik Indonesia Di Zona Ekonomi Ekslusif. [Undergraduate thesis]

[thumbnail of HI_59_Abstrak.pdf]
Preview
PDF
HI_59_Abstrak.pdf

Download (363kB) | Preview
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/149462

Abstract

Dengan disetujui UNCLOS 1982, dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dan sangat menguntungkan bagi negara-negara yang sejak semula menghendaki suatu kepastian mengenai penambahan jalur perikanan menjadi 200 mil termasuk Indonesia. Memperhatikan keuntungan­ keuntungan yang diterima Indonesia setelah diumumkannya penambahan batas perairan oleh PBB menjadi 200 mil, maka Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas pengambilan kekayaan hayati laut dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Selain itu dengan ditetapkannya penambahan batas perairan ini secara tidak langsung telah mempunyai suatu kepastian mengenai batas-batasnya, sehingga apabila terdapat pelanggaran pengambilan kekayaan alam negara pantai dapat mengklaim dengan berlandaskan pengumuman PBB tersebut. Penambahan perairan pasti juga menyangkut penambahan perairan dan dasar laut serta dapat secara langsung menyelematkan dan mengamankan sumber-sumber kekayaan laut. Negara-negara yang berbatasan dengan pantai telah berusaha sejak diadakannya Konvensi 1958 agar menambah wilayah laut yang lebarnya 200 mil untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi hayati dan non hayati laut. Perjuangan yang gigih ini banyak mendapatkan tantangan terutama negara-negara yang tidak berbatasan dengan pantai melainkan daratan atau sungai tetapi armada kapal yang dipunyai guna eksplorasi dan eksploitasi hasil hayati dan non hayati lautnya dapat dikatakan modern jelas tidak akan dapat berfungsi. Jerih payah yang diusahakan tersebut melalui suatu perdebatan yang sengit terutama antara negara yang berbatasan dengan pantai dan negara yang berbatasan dengan daratan atau sungai akhirnya pada tahun 1982 melalui konvensi Hukum Laut 1982 membawa hasil dengan diakuinya penambahan lebar wilayah laut menjadi 200 mil. ...

Item Type: Undergraduate thesis
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Masyhur 196042
Date Deposited: 22 May 2014 05:21
Last Modified: 22 May 2014 05:21
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/15076

Actions (login required)

View Item View Item