HAIRUZZANY, ERWIN (2014) Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Tanah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Masters thesis, University of Surabaya.
Preview |
PDF
MKN_218_Abstrak.pdf Download (91kB) | Preview |
Abstract
Akta PKR RUPS memuat keterangan penghadap (orang yang bertindak selaku kuasa RUPS) kepada notaris untuk menuangkan/ menyatakan putusan RUPS tersebut dalam akta notaris (Akta PKR RUPS). Pembatalan akta PKR RUPS termasuk juga pembatalan terhadap risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS bukan penghadap yang memberikan keterangan dalam akta PKR RUPS tersebut dan hanya terhadap perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan yang belum berlaku efektif. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang ada, sehingga hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai isu hukum yang diajukan serta dapat diterapkan dalam praktek hukum pemerintahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menujukkan bahwa : Pertama, Perubahan anggaran dasar yang telah mendapatkan persetujuan Menteri, maka akta PKR RUPS tersebut menjadi suatu akta Otentik sehingga perubahan anggaran dasar tersebut telah berlaku efektif dan pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui konstruksi hukum RUPS lagi dengan agenda (acara rapat) perubahan anggaran dasar kembali bukan dengan Konstruksi Hukum Membatalkan Perubahan anggaran dasar tersebut. Pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap putusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar yang belum berlaku. Kedua,Notaris tidak bertanggung jawab atas isi/materil terhadap isi risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, notaris hanya bertanggung jawab atas pernyataan dan dokumen yang disampaikan oleh penghadap serta menjamin bahwa para penghadap tersebut berwenang untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Dalam Akta PKR RUPS tersebut yang dapat diminta pertanggung jawaban yaitu Ketua RUPS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Notulen yang dijadikan dasar oleh Notaris untuk dituangkan menjadi Akta PKR RUPS.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Notary |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Eko Wahyudi 197013 |
| Date Deposited: | 05 Jun 2014 07:57 |
| Last Modified: | 15 Oct 2015 06:36 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/16017 |
Actions (login required)
 |
View Item |
