Kuswardhani, Kuswardhani (1991) Devaluasi Dan Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan. [Undergraduate thesis]
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Sesuai dengan giatnya pembangunan di segala bldang dalam rangka Pembangunan Iima tahun sebagaimana yang ditetapkan pemerintah dalan GBHN dan Repe1ita, maka ter- Jadilah kegiatan pembangunan phisik khususnya pembangunan bangunan yang berupa pembangunan gedung-gedung, jembatan-jembatan, waduk, dam, jalan raya dan lain-lain di seluruh pelosok tanah air. Kesemuanya ini diperlukan adanya pengaturan yang mantap dari segi teknis maupun dari segi yuridis yang perlu dikembangkan dan ditlngkatkan terus, agar pembangunan suatu proyek atau pekerjaan berhasil dengan baik. Hal ini dapat dicapai apabila undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada dapat memenuhi kebutuhan akan hal itu. Apabila hal itu dapat terwujud maka akan nenciptakan tertib hukum dalam masyarakat dan daPat membantu pemerintah di dalam melaksanakan Pembangunan. Di dalam praktek Pelaksanaan Pemborongan bangunan bagi proyek pemerintah berlaku keputusan presiden No.29 tahun 1984 (selanjutnya disingkat Keppres No.29 tahun 1984 ), sedangkan ptoyek swasta menggunakan ketentuan sendiri tapi Pada prakteknya banyak memakai Keppres No.29 Th 1984, sehingga KUH Perdata hanya sebagai ketentuan ....
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Sugiarto |
| Date Deposited: | 01 Sep 2014 08:45 |
| Last Modified: | 01 Sep 2014 08:45 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/20451 |
Actions (login required)
 |
View Item |
