Sugiana, Sugiana (1991) Masalah Poligami Ilegal Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
PE_1113_Abstrak.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Bagi Pegawai negeri Sipll(PNS) yang akan melakukan poligami selain harus mengindakan segala ketentuan pada undang-undang perkawinan , juga harus mengindahkan segala ketentuan dalam PP no.10 tahun 1983. Mengingangat ketatnya izin berpoligami bagi. PNS dalam beberapa pasal dari PP no.10 tahun 1983 dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, misalnya poligami ilegal. Bentuk poligami ilegal yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang sering dikenal dengan sebutan hidup bersama dengan wanita simpanan ,pergundukan serta bagi mereka yang beragama islam melakukan poligami tanpa pencatatan nikah. Namun sebagai manusia biasa walau mempunyai suatu kedudukan dalam masyarakat kadang tidak bisa menghindari akan hal ini. Dengan kata lain dalam kehidupan rumah tangga masih ada suami beristri lebih dari seorang yang dilakukan secara ilegal atau tidak menurut hukum. Praktek semacam ini dapat dilihat penerobosan ketentuan pasal 15 PP no.10 tahun 1983 , intinya PNS dilarang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Bila mana PNS yang berkedudukan tinggi telah melakukan pelanggaran pasal 15 hingga menghasilkan seorang anak. Selang beberapa waktu perbuatanya baru diketahui atasanya dengan mendapat tegoran peringatan sesuai ketentuan pasal 17 yang intinya.....
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Sugiarto |
| Date Deposited: | 08 Sep 2014 03:30 |
| Last Modified: | 08 Sep 2014 03:30 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/20567 |
Actions (login required)
 |
View Item |
