widyawati, wieke (1991) Pelaksanaan Pasal 41 (D) Peraturann Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Sebagai Syarat Poligami. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
PE_1115_Abstrak.pdf Download (246kB) | Preview |
Abstract
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 menganut asas monogami. Walaupun demikian ketentuan ini tidak mutlak, karena dalam hal-hal tertentu seorang suami diperkenankan beristeri lebih dari seorang apabi la memenuhi alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat-sya rat yang harus dipenuhi untuk berpol igami. Mengenai ini tidak ditujukan kepada semua warganegara Indonesia, karena keseluruhannya ini adalah tergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing•maksudnya diperkenankan dan tidaknya seseorang berpoligami adalah berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, sehingga apabila melarangnya berarti poligami menjadi tidak sah. Dikatakan tidak sah karena sesuai dengan ke tentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Selain alasan dan syarat-syarat sebagaimana di kemukakan di atas, masih terdapat syarat yang lain yang boleh dikatakan sangat menentukan apabila dibandingkan dengan syarat yang lain. Syarat tersebut adalah jaminan ....
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Sugiarto |
| Date Deposited: | 08 Sep 2014 03:57 |
| Last Modified: | 08 Sep 2014 03:58 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/20569 |
Actions (login required)
 |
View Item |
