Pelaksanaan Pasal 41 (D) Peraturann Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Sebagai Syarat Poligami

widyawati, wieke (1991) Pelaksanaan Pasal 41 (D) Peraturann Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Sebagai Syarat Poligami. [Undergraduate thesis]

[img]
Preview
PDF
PE_1115_Abstrak.pdf

Download (240Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/141989

Abstract

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 me­nganut asas monogami. Walaupun demikian ketentuan ini tidak mutlak, karena dalam hal-hal tertentu seorang suami diperkenankan beristeri lebih dari seorang apabi­ la memenuhi alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat-sya­ rat yang harus dipenuhi untuk berpol igami. Mengenai ini tidak ditujukan kepada semua warganegara Indonesia, ka­rena keseluruhannya ini adalah tergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing•maksudnya diperke­nankan dan tidaknya seseorang berpoligami adalah berda­sarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, se­hingga apabila melarangnya berarti poligami menjadi ti­dak sah. Dikatakan tidak sah karena sesuai dengan ke­ tentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menen­tukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Selain alasan dan syarat-syarat sebagaimana di­ kemukakan di atas, masih terdapat syarat yang lain yang boleh dikatakan sangat menentukan apabila dibandingkan dengan syarat yang lain. Syarat tersebut adalah jaminan ....

Item Type: Undergraduate thesis
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Sugiarto
Date Deposited: 08 Sep 2014 03:57
Last Modified: 08 Sep 2014 03:58
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/20569

Actions (login required)

View Item View Item