RANGIAN, SHENDY VIANNI (2014) Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan. Masters thesis, University of Surabaya.
Preview |
PDF
MKN_231_Abstrak.pdf Download (127kB) | Preview |
Abstract
Pada setiap pemberian kredit oleh bank pasti akan dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko kredit bermasalah. Dengan demikian, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan bagi bank sebagai pelepas uang (kreditur). Grosse akta pengakuan hutang merupakan salah satu produk hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi pelaku perbankan. Kedudukan grosse akta itu sendiri sebagai alternatif penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan murah. Tetapi dalam praktek terjadi akta pengakuan hutang tidak efektif untuk menjamin penyelesaian sengketa hutang piutang tersebut. Kekuatan eksekutorialnya dapat hilang selain karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil serta adanya pendapat yang berbeda antara pengadilan, praktisi hukum, notaris dan masyarakat sehingga pelaksanaan eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan hutang ini seringkali mengalami hambatan. Salah satu tujuan utama dari penulisan mengenai grosse akta pengakuan hutang ini adalah untuk mengkaji kembali tentang kedudukan, kegunaan dan kemanfaatan grosse akta pengakuan hutang itu sendiri baik bagi kreditor maupun bagi masyarakat serta pelaksanaan eksekusi dari grosse akta itu sendiri. Dari hasil penelitian ini disimpulkan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang bukanlah eksekusi yang dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak dan grosse akta pengakuan harus memenuhi keabsahan suatu grosse akta agar grosse akta pengakuan hutang tersebut dapat memiliki kekuatan eksekutorial. Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan, meliputi : faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor pihak yang berkepentingan dan faktor formal dan materiil. Proses eksekusi haruslah memenuhi tata cara dan syarat-syarat serta tahapan-tahapan yaitu peringatan (aanmaning), penetapan dan berita acara eksekusi.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Bankruptcy, Law |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Eko Wahyudi 197013 |
| Date Deposited: | 03 Feb 2015 04:31 |
| Last Modified: | 15 Oct 2015 07:04 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/22174 |
Actions (login required)
 |
View Item |
