Ibrahim, Glen Petrica Endru (2012) Doktrin Ultra Vires dan Implikasi Penerapnnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Masters thesis, University of Surabaya.
Preview |
PDF
MH_213_Abstrak.pdf Download (46kB) | Preview |
Abstract
Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang dalam bahasa Inggris di terjemah kansebagai“beyond the power”atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan melampaui kewenangan. Dalam kepustakaan hukum, ultra vires sering kali disebutjuga sebagai extra vires, karena extra vires juga memiliki makna yang sama dengan ultra vires yaitu beyond the power atau melampaui kewenangan. Jika sebuah perusahaan melalui upan bidang usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan atau badan hukum yang dimaksud, maka perusahaan tersebut dikategorikan telah melakukan perbuatan yang dimaksud sebagai ultra vires. Dengan demikian doktrin ultra vires menegaskan bahwa Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan diluar apa yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut(intra vires). Pengaturan norma-norma ultra vires dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dapat ditemukan dalam pembatasan kewenangan yang diberikan pada organ-organ Perseroan. Bahwa yang dimaksud organ dalam Perseroan Terbatas dalam undang-undang yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris vide Pasal 1 angka 2 UUPT.Penerapan doktrin ultra vires dapat ditelusuri lebih lanjut dalam pemaknaan substansi pengaturan dan penerapan doktrin ultra vires atau sering kali dalam praktik dikenal sebagai“The Ultra Vires Rule”dalam UUPT dan dalam praktik peradilannya putusan Mahkamah Agung menjadi penting untuk menjelaskan maksud pengaturan norma dalam undang-undang serta konsistensinya dalam penerapan dalam bidang Hukum Perseroan di Indonesia. Mahkamah Agung dengan putusan-putusannya sebagai mana telah dipaparkan tersebut berfungsi sebagai lembaga yang menciptakan unifikasi, menjalankan reformasi dan melaksanakan pengawasan terhadap peradilan dibawahnya. Putusan Mahkamah Agung ternyata menegaskan bahwa doktrin ultra vires dianut dalam pengaturan norma dan penerapannya dalam Hukum Perseroan di Indonesia. Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan yang dilakukan dihadapan Notaris sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) UUPT, pembatasan-pembatasan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing organ Perseroan yang bersifat ultra vires harus di jelaskan kembali oleh Notaris selaku pejabat penegak hukum perdata, agar para pendiri dan organ Perseroan memahami kedudukan dan tanggung jawabnya masing, serta pembatasan-pembatasan dilakukan terhadap kewenangan tersebut baik dalam Anggaran Dasar maupun dalam UUPT karena semua pelangaran terhadap pembatasan kewenangan tersebut dapat berakibat pada tuntutan perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang dirugikan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ultra vires, intra vires. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Law |
| Depositing User: | Eko Wahyudi 197013 |
| Date Deposited: | 16 Sep 2015 07:51 |
| Last Modified: | 16 Sep 2015 08:09 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/25473 |
Actions (login required)
 |
View Item |
