ARGO, MELIANA (2016) Pelaksanaan Eksekusi Atas Sengketa yang Diputus Oleh Dua Lembaga Penyelesaian Sengketa dengan Putusan yang Saling Bertolak Belakang. Masters thesis, University of Surabaya.
Preview |
PDF
MH_230_Abstrak.pdf Download (53kB) | Preview |
Abstract
Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, secara litigasi melalui pengadilan dan secara non litigasi yang salah satunya dapat ditempuh melalui arbitrase. Arbitrase harus diawali dengan pembuatan perjanjian arbitrase yang di dalamnya memuat klausula arbitrase. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga arbitrase diberi wewenang absolut untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun pada perkembangannya muncul permasalahan mengenai lingkup kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdata, yang salah satunya bersumber dari Investment Agreement, dimana salah satu pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan pihak yang lain tetap melaksanakan perjanjian arbitrase secara konsekuen. Keraguan mengenai lingkup kewenangan arbitrase menyebabkan pengadilan merasa berwenang menyelesaikan sengketa tersebut, dengan alasan sengketa yang terjadi diluar ranah arbitrase, sehingga akan muncul permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi bilamana pengadilan dan lembaga arbitrase digunakan secara bersamaan, dan masing-masing memberikan putusan yang saling bertolak belakang. Oleh karena itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: a. Apakah karakteristik Investment Agreement dan klausula arbitrase dalam kaitannya dengan lingkup kewenangan lembaga arbitrase? b. Bagaimana eksekusi terhadap 2 (dua) putusan yang saling bertolak belakang tersebut? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul sehingga lembaga penyelesaian sengketa tidak digunakan secara tumpang tindih oleh para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Investment Agreement dan klausula arbitrase yang menjadi dasar kewenangan lembaga arbitrase memiliki karakteristik sebagai perjanjian sehingga tunduk pada buku III KUH Perdata, sehingga semua sengketa perdata mengenai Investment Agreement dapat diselesaikan lembaga arbitrase sepanjang memuat klausula arbitrase dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU No. 30 Tahun 1999. Kemudian untuk dapat dieksekusi, maka salah satu dari putusan tersebut harus dapat dibatalkan. Walaupun berdasarkan norma, asas, dan teori yang ada kewenangan absolut berada pada lembaga arbitrase, namun akan sulit dilakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase karena lembaga arbitrase masih bergantung pada pengadilan, dan juga masih dimungkinkannya pembatalan terhadap putusan arbitrase.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Investment Agreement, arbitrase |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Law |
| Depositing User: | Masyhur 196042 |
| Date Deposited: | 23 Aug 2016 07:03 |
| Last Modified: | 23 Aug 2016 07:03 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/28331 |
Actions (login required)
 |
View Item |
