DESMOND, WILLIAM (2016) Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pelaksanaan Substantive Test Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger. Masters thesis, University of Surabaya.
Preview |
PDF
MH_234_Abstrak.pdf Download (52kB) | Preview |
Abstract
Merger atau penggabungan merupakan salah satu strategi pengembangan usaha yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam upayanya memenangi persaingan. Guna mengarahkan pelaksanaan merger agar tidak mengarah pada persaingan usaha tidak sehat maka dibutuhkan pengaturan melalui Hukum Persaingan Usaha yang pelaksanaannya diawasi oleh KPPU. Oleh karena merger berpotensi besar menimbulkan posisi dominan dan penguasaan pasar yang berlebihan sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU menetapkan kewajiban substantive test kepada perusahaan yang melakukan merger. Di samping itu, KPPU mempunyai lingkup tugas dan kewenangan yang multifungsi dalam menjalankan fungsinya melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999, meliputi kewenangan yang menyerupai eksekutif, legislatif, yudikatif, dan akibatnya menimbulkan persoalan baik dari segi keseimbangan (check and balances) maupun dari segi praktik pelaksanaannya, terutama dalam kaitannya dengan asas pembagian kekuasaan dalam UUD 1945, sehingga muncul permasalahan dan perdebatan mengenai kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian dan membuat pedoman/peraturan sendiri terkait penilaian tersebut serta kekuatan mengikat produk hukum KPPU bagi pelaku usaha. Oleh karena itu fokus dalam penelitian ini adalah: a. Apakah KPPU memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban substantive test pada perusahaan yang akan melakukan merger? b. Apakah kebijakan substantive test yang dikeluarkan oleh KPPU melalui Peraturan KPPU tersebut memiliki kekuatan yang mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh para pelaku usaha? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul sehingga kewenangan KPPU dalam menetapkan kewajiban substantive test bagi pelaku usaha yang melakukan merger dan pedoman/peraturan KPPU berkaitan dengan tugas dan kewenangan penilaian tersebut tidak diragukan lagi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha harus dilakukan oleh KPPU yang memiliki keahlian untuk itu. Selain itu masih dimungkinkan adanya kontrol terhadap KPPU dalam menjalankan kewenangannya, sehingga kewenangan KPPU yang multifungsi tidak bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, KPPU berwenang menetapkan kewajiban substantive test pada perusahaan yang melakukan merger yang berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan membuat pedoman/peraturan sendiri terkait hal tersebut.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | persaingan usaha, KPPU |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Law |
| Depositing User: | Eko Wahyudi 197013 |
| Date Deposited: | 05 Sep 2016 07:36 |
| Last Modified: | 05 Sep 2016 07:36 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/28354 |
Actions (login required)
 |
View Item |
