Kartel Importasi Bawang Putih Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPPU-1/2013)

MUBASIROH, HERMIN (2016) Kartel Importasi Bawang Putih Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPPU-1/2013). Masters thesis, University of Surabaya.

[img]
Preview
PDF
MH_232_Abstrak.pdf

Download (45Kb) | Preview
Official URL: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/242501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kejelasan mengenai pembuktian kartel importasi bawang putih yang terdapat dalam perkara Nomor 5/KPPUI/ 2013, selain itu juga untuk mengetahui kejelasan mengenai apakah secara yuridis formil KPPU memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (sebagai Terlapor XXI) dan Menteri perdagangan Republik Indonesia (sebagai Terlapor XXII). Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka dari itu penelitian ini mengkaji persoalan hukum dari sudut padang ilmu hukum. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain Pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan komparatif (comparative approach) dan Pendekatan konsep (conceptual approach). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dugaan kartel importasi bawang putih oleh KPPU dalam perkara Nomor 5/KPPU-I/2013 sembilan belas perusahaan tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya unsur perjanjian. Akan tetapi sembilan belas pelaku usaha terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 19 Huruf c tentang penguasaan pasar dan Pasal 24 tentang persekongkolan. Selain itu juga diketahui bahwa secara yuridis formil KPPU tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (sebagai Terlapor XXI) dan Menteri perdagangan Republik Indonesia (sebagai Terlapor XXII) dalam perkara kartel importasi bawang putih. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 36 huruf h tentang wewenang KPPU bahwa wewenang KPPU hanya sebatas meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: cartel, competition law
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User: Eko Wahyudi 197013
Date Deposited: 24 Oct 2016 07:52
Last Modified: 24 Oct 2016 07:52
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/28534

Actions (login required)

View Item View Item