Sugitario, Eko (2007) Hubungan Hukum dan Politik. Jurnal yustika , 10 (2). pp. 153-321. ISSN 1410-7724
Preview |
PDF
Eko Sugitario_Hubungan Hukum dan Politik_2007.pdf Download (53kB) | Preview |
Abstract
Keberadaan partai politik merupakan keharusan perintah konstitusi, tetapi keberadaan partai politik akan kurang bermanfaat jika tidak mempunyai wakil-wakiinya di parlemen. Untuk menernpatkan wakilnya di parlemen, maka partai politik wajib mengikuti pemilihan umum yang dirancang sebagai pencerminan kedaulatan rakyat. Syarat perebutan kursi parlemen juga dianggap sebagai sarana untuk mengurangi jumlah partai politik. Bercokolnya partai politik sangat rnendominasi ketentuan hukum yang akan diberlakukan. Tawar menawar kekuatan politik di parlemen sangat dominan memberi warna hukum, khususnya hukum tata negara ( dan hukum administrasi negara ). Dengan demikian, sulit dihindari bahwa hukum memang produk politik. Namun, setelah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada hukum, karena Negara lndonesia adalah negara hukum
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum sebagai produk politik |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Adpesdam Ubaya |
| Date Deposited: | 16 Jan 2013 05:55 |
| Last Modified: | 24 Mar 2021 14:22 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/2886 |
Actions (login required)
 |
View Item |
