Reformasi Birokrasi Wujud Tanggung Jawab Negara Atas Hak Asasi Manusia

Armiwulan, Hesti (2013) Reformasi Birokrasi Wujud Tanggung Jawab Negara Atas Hak Asasi Manusia. Rechtldee : Jurnal Hukum, 8 (1). pp. 95-119. ISSN 1907-5790

[img]
Preview
PDF
Armiwulan_Reformasi Birokrasi_2013.pdf

Download (1985Kb) | Preview

Abstract

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Talmn 1945, bahwa "Perlindungan, pemajuan,penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,terutama pemerintah". Ketentuan ini harus dimaknai sebagai kewajiban Konstitusional yang harus teraktualisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Untuk memastikan seluruh aparatur pemerintah memahami hal tersebut maka harus dilakukan Reformasi birokrasi yang berperspektif HAM.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi, Birokrasi, Pemerintahan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Eko Setiawan 194014
Date Deposited: 02 May 2017 03:23
Last Modified: 02 May 2017 03:23
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/29710

Actions (login required)

View Item View Item