ErniFitria , Rahayu (2017) Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum : Studi Kasus Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi Peterongan Kabupayen Jombang. Masters thesis, University of Surabaya.
Preview |
PDF
MKN_352_Abstrak.pdf Download (402kB) | Preview |
Abstract
Materi Pokok Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi Peterongan Kabupaten Jombang), dengan permasalahan Apakah penolakan penetapan ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah apabila sebagian kecil pemilik tanah tidak sepakat dengan penetapan ganti rugi dan juga tidak mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri. Pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penolakan penetapan ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum dengan pertimbangan besaran ganti kerugian merupakan hak dari setiap orang, namun jika penolakan penetapan besarnya ganti kerugian tersebut tidak disertakan dengan pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 38 UU No.2 Tahun 2012, maka penolakan tersebut adalah tidak berlandaskan hukum. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pantia Pengadaan apabila sebagian kecil pemilik tanah tidak sepakat dengan penetapan ganti rugi di Desa Brambang Kecamatan Diwek, bahwa Lembaga Pertanahan yang telah membebaskan lebih dari 75 % dari seluruh bidang tanah yang dibutuhkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pihak yang tanahnya terkena pembebasan tidak mengajukan keberatan, dengan pertimbangan berdasarkan aspek historis, klimatologis, geografis, geologis dan topografis tidak ada di lokasi lain; dipindahkan ke lokasi lain memerlukan pengorbanan, kerugian dan biaya yang lebih atau sangat besar; rencana pembangunan tersebut sangat diperlukan dan lokasi tersebut merupakan lokasi terbaik dibandingkan lokasi lain atau tidak tersedia lagi lokasi yang lain, dan/atau tidak di lokasi tersebut dapat menimbulkan bencana yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat yang lebih luas dan sebelumnya antara Lembaga Pertanahan dengan pemegang hak telah bersepakat namun gagal, dapat mengusulkan pencabutan hak atas tanah disertai dengan ganti rugi
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penetapan, Ganti Rugi, Pengadaan Tanah. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Sugiarto |
| Date Deposited: | 22 Nov 2017 05:33 |
| Last Modified: | 22 Nov 2017 05:33 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/31210 |
Actions (login required)
 |
View Item |
