Marinten, Melka (2018) Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
PI_1066_Abstrak.pdf Download (120kB) | Preview |
Abstract
Perbankan merupakan bagian pembangunan nasional yang membawa dampak baik, tetapi seiring kemajuan perbankan tindak pidana perbankan juga semakin meningkat. Salah satu perkara tindak pidana perbankan yang mendapat perhatian sampai kepada komisi yudisial ialah kasus F dan FVB pegawai bank BRI Teluk Betung yang diputus bebas pengadilan negeri Tanjung Karang dalam keterlibatan kasus PT. Natar Perdana Abadi. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung megabulkan dan memutus kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan serta memutus pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Putusan pidana kedua terdakwa adalah bertentangan dan tidak boleh di bawah sanksi pidana minimum, sebab tegas dan jelas pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menentukan 3 (tiga) tahun penjara, karena kedua terdakwa melanggar ketentuan tersebut dalam kapasitas pegawai bank yang memiliki kewenangan pengurusan kredit PT. Natar Perdana Abadi, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Teluk Betung nomor:008-IV-KCRSDM/03/2001 diperbaharui Surat Keputusan Pimpinan Wilayah BRI Palembang nomor 014/KW-IV/SDM/01/2007 dan merupakan pelanggaran Cease and Desist Order yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank.
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Masyhur 196042 |
| Date Deposited: | 06 Nov 2018 07:11 |
| Last Modified: | 06 Nov 2018 07:11 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/33798 |
Actions (login required)
 |
View Item |
