Wijaya, Sendy Tinus (2013) Aspek Kontraktual Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau Sertifikat Deposito. Masters thesis, University of Surabaya.
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Surat berharga atau negotiable instrument merupakan alat bayar dalam transaksi perdagangan modern saat ini. Bentuk-bentuk surat berharga yang sering dipergunakan dan berkembang saat ini sebagian besar masih diatur dalam KUHD seperti wesel, cek, surat sanggup dan promes. Selain yang sudah diatur dalam KUHD, terdapat juga bentuk-bentuk surat berharga lain yang diatur diluar KUHD antara lain adalah Bilyet Giro, Sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Commercial Paper. Surat-surat berharga tersebut diatur dalam pasal berbagai Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. KUHD maupun peraturan-peraturan lainnya tidak menyebutkan secara jelas definisi surat berharga, yang ada adalah definisi masing-masing jenis surat berharga tersebut. Tesis dengan permasalahan tentang bagaimana hubungan hukum para pihak dengan diterbitkannya Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau sertifikat deposito sebagai surat berharga dan bagaimana tanggung gugat Bank Penerbit Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau sertifikat deposito apabila tidak terbayar, dibahas dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Bahwa penerbitan surat berharga termasuk sertifikat deposito selalu diawali dengan adanya perikatan dasar. Hubungan hukum dalam penerbitan sertifikat deposito adalah hubungan hukum penyimpanan dimana pemegang sertifikat deposito adalah pihak yang menitipkan dananya di bank dan untuk itu bank menerbitkan sertifikat deposito sebagai bentuk pengakuan bank bahwa bank telah menerima sejumlah dana. Sertifikat deposito tersebut dapat dipindahtangankan dengan mudah karena memiliki klausula atas tunjuk. Apabila pemegang menunjukkan warkat sertifikat deposito pada hari jatuh tempo maka pemegang tersebut berhak atas pembayaran sejumlah nominal yang tertera dalam sertifikat deposito beserta bunganya. Dalam warkat sertifikat deposito terdapat klausula yang menjelaskan bahwa bank menyatakan mengikat diri untuk membayar kepada pemegang sertifikat deposito pada hari jatuh tempo serta menjamin pembayaran atas sertifikat deposito dengan segala harta dan piutangnya. Bahwa meskipun sudah ada pernyataan tertulis dari bank penerbit bahwa bank menyatakan mengikat diri untuk membayar kepada pemegang sertifikat deposito pada hari jatuh tempo serta menjamin pembayaran atas sertifikat deposito dengan segala harta dan piutangnya tetapi masih ada celah hukum yang dapat menjadi permasalahan hukum seperti yang dialami oleh PT. CMNP yakni sebelum sertifikat deposito yang dimiliki PT. CMNP dibayar, Unibank selaku penerbitnya dilikuidasi. Hal tersebut menimbulkan masalah tentang siapa yang bertanggung gugat untuk membayar sertifikat deposito. Terlebih lagi setelah BPPN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program penjaminan menolak membayar dengan alasan sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Unibank melanggar ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1998 sebagaimana dirubah dengan Keppres No. 17 Tahun 2004 Tentang Jaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum, maka sertifikat deposito termasuk simpanan yang dijamin pembayarannya oleh pemerintah.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Postgraduate Programs > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Masyhur 196042 |
| Date Deposited: | 18 Jul 2013 03:45 |
| Last Modified: | 18 Jul 2013 03:45 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/3678 |
Actions (login required)
 |
View Item |
