Tinjauan Yuridis terhadap Berlakunya Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seseorang Warga Indonesia Non Pribumi

Perdana, Bagus Akbar Putra (2019) Tinjauan Yuridis terhadap Berlakunya Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seseorang Warga Indonesia Non Pribumi. [Undergraduate thesis]

[thumbnail of AN_724_Abstrak.pdf]
Preview
PDF
AN_724_Abstrak.pdf

Download (57kB) | Preview
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/257413

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Berlakunya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi, dengan membahas permasalahan diterapkannya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1975 yang memerintahkan agar tidak diberikan atau memberikan hak milik tanah kepada warga negara Indonesia non pribumi, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan hanya boleh diberikan hak guna bangunan atau Hak Pakai. Penelitian dengan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi ini dilihat dari substansinya seharusnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saat ini, akan tetapi Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1975 ini nyatanya masih belaku hingga saat ini. Instruksi ini juga tidak bisa di pertentangkan dengan peraturan perundang-undangan yang setelah tahun 1975, karena peraturan perundang-undangan setelah tahun 1975 tidak bisa ditarik mundur atau bersifat “retroaktif” serta masih belum ada pencabutan oleh peraturan perundang-undangan lainya, ini sudah tidak relevan dengan perkembangan pertanahan nasional di Indonesia. Produk hukum ini seharusnya sudah dicabut atau diperbaiki substansinya sehingga tidak menimbulkan diskriminasi antar golongan atau etnis tertentu. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya juga menghormati aturan hukum yang berlaku di dalam negara ini dengan patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: Diskriminasi, Instruksi Daerah Istimewa Yogyakarta
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Masyhur 196042
Date Deposited: 03 Jan 2020 07:40
Last Modified: 03 Jan 2020 07:40
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/36942

Actions (login required)

View Item View Item