Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya Air Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ( Analisis Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 /Puu-Xi/2013 )

., Hardiana (2019) Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya Air Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ( Analisis Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 /Puu-Xi/2013 ). [Undergraduate thesis]

[thumbnail of PI_1248_Abstrak.pdf]
Preview
PDF
PI_1248_Abstrak.pdf

Download (238kB) | Preview
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/254498

Abstract

Abstrak–Skripsi ini membahas apakah KA dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan. Perbuatan yang dilakukan oleh KA perihal tindak pidana illegal logging dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku. Sehingga UU No. 18 Tahun 2013 dapat digunakan karena perbuatan yang dilakukan oleh KA sebagaimana dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana Pasal 82 ayat (1) huruf C UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yaitu, “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf C dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Illegal Logging, Putusan Mahkamah Konstitusi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Masyhur 196042
Date Deposited: 10 Jan 2020 06:28
Last Modified: 10 Jan 2020 06:28
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/37005

Actions (login required)

View Item View Item