Tindak Pidana Suap terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan Ditinjau dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

., Yolanda (2019) Tindak Pidana Suap terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan Ditinjau dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [Undergraduate thesis]

[thumbnail of PI_1259_Abstrak.pdf]
Preview
PDF
PI_1259_Abstrak.pdf

Download (55kB) | Preview
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/256460

Abstract

Pada hakikatnya pajak merupakan salah satu sumber terbesar bagi pendapatan negara. Pajak mempunyai peranan penting bagi suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia yang sebagian besar pembiayaan, pendanaan dan pembangunan nasionalnya ditopang oleh sektor pajak. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat korelasi antara tindak pidana perpajakan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana perpajakan yang berimplikasi dengan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Terdapat beberapa karakteristik tindak pidana perpajakan yang berimplikasi dengan tindak pidana korupsi, salah satu karakteristik tersebut adalah adanya tindak pidana suap. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindak pidana suap oleh EK dan TM terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan dilakukan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan EK dan TM berupa memberikan uang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan dengan tujuan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan tersebut melakukan upaya penghentian penyidikan suatu tindak pidana perpajakan. Dengan demikian terhadap tindakan EK dan TM dapat dikenakan pemidanaan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Korupsi, Perpajakan, Penyuapan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Masyhur 196042
Date Deposited: 30 Jan 2020 07:34
Last Modified: 30 Jan 2020 07:34
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/37208

Actions (login required)

View Item View Item