., Pricilia (2019) Putusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh PT. SPS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
AN_718_Abstrak.pdf Download (32kB) | Preview |
Abstract
Tujuan Akademis Penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan ini untuk menganalisis pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PT. SPS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para pekerja PT. SPS tidak memenuhi unsur mogok kerja yang sah berdasarkan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEPMEN/232/2003 tentang Akibat Mogok Kerja Tidak Sah, karena selain tidak ada pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja, para pekerja/buruh PT. SPS juga tidak melakukan pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab. Para pekerja PT. SPS tidak dapat dianggap mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri, karena tidak memenuhi Pasal 168 UU Ketenagakerjaan. Pada tanggal 19 sampai dengan 23 November, para pekerja PT. SPS tetap datang untuk bekerja tetapi ditolak untuk bekerja oleh pihak pengusaha. Berdasarkan Pasal 155 UU Ketenagakerjaan, PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha PT. SPS dapat dikatakan tidak sah, karena keputusan PHK tersebut tidak memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Mogok Kerja, Mangkir |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Masyhur 196042 |
| Date Deposited: | 06 Feb 2020 03:25 |
| Last Modified: | 06 Feb 2020 03:25 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/37262 |
Actions (login required)
 |
View Item |
