Roospitowati, Rr. Indah (2019) Pertanggungjawaban Pidana AN yang Melakukan Penadahan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dari Pohon Milik PT. LNK Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. [Undergraduate thesis]
Preview |
PDF
PI_1263_Abstrak.pdf Download (51kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini merupakan analisis yuridis terhadap Perkebunan yang berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional, sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan terhadap perkebunan kelapa sawit dapat mempengaruhi tujuan dari penyelenggaraan perkebunan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan AN yang menadah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tanpa izin hasil kebun milik orang lain, sehingga pelaku ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Perbuatan memanen tanpa ijin dari pemilik pohon Kelapa Sawit merupakan suatu perbuatan yang menurut UU Perkebunan dilarang dilakukan . Hal ini disebabkan karena Kelapa Sawit merupakan salah satu hasil Perkebunan yang secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana di amanatkan dalam Konsideran huruf b UU Perkebunan. Selain itu salah satu tujuan penyelenggaraan Perkebunan adalah untuk memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana atas pelanggaran yang terkait dengan pengelolaan Perkebunan Kepala Sawit. Hasil penulisan karya ilmiah ini menunjukan bahwa bahwa perbuatan AN yang menadah tandan buah segar kelapa sawit dari pohon milik PT. LNK dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dengan dasar bahwa AN yang telah melakukan penadahan dari hasil usaha perkebunan berupa 3 buah tandan buah segar kelapa sawit milik PT. LNK yang berasal dari hasil pencurian yang dilakukan oleh AN adalah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 111 UU Perkebunan. Terhadap perbuatan AN dapat dikenakan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UU perkebunan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis dapat memberikan saran bilamana perbuatan yang dilakukan oleh AN ini merupakan suatu kebiasaan dan hal itu bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka hukuman yang diberikan kepada AN harus diberikan sanksi yang lebih maksimal, dan juga Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui kepolisian, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
| Item Type: | Undergraduate thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban Pidana, Penadahan, Kelapa Sawit |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Masyhur 196042 |
| Date Deposited: | 06 Feb 2020 03:36 |
| Last Modified: | 06 Feb 2020 03:36 |
| URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/37263 |
Actions (login required)
 |
View Item |
