SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DINAMIS (DYNAMIC BURDEN OF PROOF): PARADIGMA KEBIJAKAN KRIMINAL DAN HAK ASASI MANUSIA

Setiawan, Peter Jeremiah (2019) SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DINAMIS (DYNAMIC BURDEN OF PROOF): PARADIGMA KEBIJAKAN KRIMINAL DAN HAK ASASI MANUSIA. Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi, 2. pp. 99-118. ISSN 2085-4862

[thumbnail of Peter Jeremiah_SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DINAMIS.pdf]
Preview
PDF
Peter Jeremiah_SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DINAMIS.pdf

Download (647kB) | Preview

Abstract

Sistem beban pembuktian dinamis meletakkan beban pembuktian pada pihak-pihak yang memiliki posisi dan kemampuan lebih layak serta wajar dalam membuktikan suatu fakta yang berorientasi pada perolehan kebenaran materiil (substantial truth). Sistem ini menghendaki kerjasama total dari para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara (peradilan), termasuk iktikad baik (good faith principle) dari para pihak serta menitikberatkan pembuktian berdasarkan kedekatan/ penguasaan/ pemilikan suatu pihak pada objek pembuktian yang mengandung fakta kebenaran materiil. Bentuk kebijakan kriminal yang menggunakan sistem beban pembuktian dinamis secara khusus berupa perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture/ civil forfeiture atau in rem forfeiture), termasuk pula atas orang-orang mengalami peningkatan harta kekayaan tidak wajar dan kekayaan-kekayaan yang tidak mampu dijelaskan asal-usul (illicit enrichment/ unexplained wealth). Sistem beban pembuktian dinamis menyediakan kerangka ratio legis yang lebih fundamental atas kebijakan kriminal yang menggunakan pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kebijakan perampasan aset tanpa pemidanaan yang menggunakan sistem beban pembuktian dinamis, pada dasarnya tidak akan bertentangan dengan hak asasi manusia apabila kebijakan ini dilengkapi dengan berbagai instrumen perlindugan yang proporsional bagi termohon pada prosesnya (human rights safeguards).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: beban pembuktian dinamis, perampasan aset, kebijakan kriminal, hak asasi manusia
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Ester Sri W. 196039
Date Deposited: 12 Feb 2020 08:30
Last Modified: 12 Feb 2020 08:30
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/37327

Actions (login required)

View Item View Item