Kajian Yuridis Pelimpahan Kewenangan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pertanahan

Sriwati, Sriwati (2020) Kajian Yuridis Pelimpahan Kewenangan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pertanahan. Jurnal Education and development, 8 (2). pp. 195-200. ISSN E.2614 - 6061; P.ISSN. 2527 - 4295

PDF Sriwati_Kajian Yuridis Pelimpahan Kewenangan.pdf Download (1MB)

Abstract

Sepanjang kehidupannya, manusia tidak akan lepas dari “tanah”. Sejak lahir hingga wafat, tanah akan terus menjadi bagian dari kehidupan manusia karena untuk hal yang paling hakiki seperti kematian, manusia juga membutuhkan tanah. Demikian juga dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum tentu dibutuhkan bidang tanah yang sangat luas. Namun persoalannya, tanah-tanah yang dibutuhkan tersebut pada umumnya sudah dilekati suatu hak atas tanah. Padahal tanpa adanya ketersediaan tanah, pembangunan hanya akan menjadi rencana. Setelah diundangkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melimpahkan sebagian kewenangan di bidang pertanahan untuk diurus oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sayangnya dalam tataran praktis, pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Tanah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Sriwati, S.H., M.Hum.
Date Deposited:	22 Jul 2020 08:16
Last Modified:	29 Jun 2021 08:15
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/37919

Actions (login required)

View Item