Pertanggungjawaban Pidana HR yang Memproduksi dan Memperdagangkan Pangan Olahan Bersertifikat SNI yang telah Habis Masa Berlakunya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sumbala, Jimmy Heriyanto (2020) Pertanggungjawaban Pidana HR yang Memproduksi dan Memperdagangkan Pangan Olahan Bersertifikat SNI yang telah Habis Masa Berlakunya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. [Undergraduate thesis]

[thumbnail of PI_1323_Abstrak.pdf]
Preview
PDF
PI_1323_Abstrak.pdf

Download (555kB) | Preview
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/258668

Abstract

Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Pidana HR Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Olahan Bersertifikat SNI Yang Telah Habis Masa Berlakunya Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian”, membahas masalah apakah HR yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan olahan bersertifikat-SNI yang telah habis masa berlakunya dapat dipertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep diperoleh kesimpulan: Adanya perbuatan melawan Hukum (perbuatan pidana), yakni melanggar Pasal 65 UU No. 20 Tahun 2014 yakni memproduksi dan memperdagangkan AMDK merupakan pangan olahan, tidak memiliki sertifikat SNI karena telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, dengan sengaja tetap memproduksi atau memperdagangkannya, tidak sesuai dengan standar mutu. Pelaku melakukan perbuatan melanggar dua peraturan perundang-undangan yakni UU No. 20 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP, HR lebih tepat didakwa dan diputus atas dasar telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2014. Terjadi perbarengan tindak pidana dengan pidana lebih berat melanggar ketentuan Pasal 142 UUNo.18 Tahun 2012. Tindakan HR memenuhi 4 (empat) unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana), mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: HR, Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Olahan, SNI Yang Telah Habis Masa Berlakunya.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Masyhur 196042
Date Deposited: 13 Oct 2020 02:30
Last Modified: 13 Oct 2020 02:30
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/38145

Actions (login required)

View Item View Item