Tanggung Gugat Lion Air atas Meninggalnya Korban Kecelakaan Pesawat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Tantular, Reynato (2020) Tanggung Gugat Lion Air atas Meninggalnya Korban Kecelakaan Pesawat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. [Undergraduate thesis]

[thumbnail of PE_3721_Abstrak.pdf]
Preview
PDF
PE_3721_Abstrak.pdf

Download (214kB) | Preview
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/259974

Abstract

Penerbangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 2009) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian kasus ini adalah apakah Lion Air bertanggung gugat atas klaim ganti rugi meninggalnya korban kecelakaan pesawat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Penulisian penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, dari penelitian hukum yang dilakukan dengan metode tersebut diperoleh hasil bahwa Kecelakaan pesawat Lion Air mengakibatkan seluruh penumpangnya berjumlah 187 meninggal dunia atau dinyatakan hilang, pihak Lion Air telah memberikan asuransi sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagaimana Pasal 179 UU No. 1 Tahun 2009, sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), namun kepada ahli waris 75 penumpang sedangkan sisanya 50 orang korban belum mendapatkan haknya. Ahli waris korban meskipun telah mendapatkan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi tanggung jawab dari pihak pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum perdata untuk kecelakaan yang terjadi sebagaimana sebagaimana Pasal 14 PP No. 17 Tahun 1965. Gugatan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara angkutan didasarkan atas kelalaiannya mengakibatkan jatuhnya korban akibat kecelakaan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dan bentuk ganti ruginya berupa penggantian biaya, rugi dan bunga yang besarnya dihitung menurut pangkat, derajat dan kedudukannya sebagaimana Pasal 1246 jo Pasal 1370 KUH Perdata

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: Tanggung Gugat, Ganti Rugi, Penerbangan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Masyhur 196042
Date Deposited: 27 Nov 2020 07:09
Last Modified: 27 Nov 2020 07:09
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/38566

Actions (login required)

View Item View Item