Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sari, Dwi Kartika (2021) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. [Undergraduate thesis]

PDF PI_1425_Abstrak.pdf Download (161kB)

Abstract

Anak merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. ia adalah pihak dimana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan. Lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam proses ini anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela. Terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, Sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang dibahas adalah Apakah sanksi yang dijatuhkan pada pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk, menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diinstansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan..

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Crime children
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Eko Wahyudi 197013
Date Deposited:	24 Aug 2021 03:42
Last Modified:	24 Aug 2021 03:42
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/40074

Actions (login required)

View Item