Pertanggungjawaban Pidana Ar yang Tanpa Hak Membubuhkan Tanda Sni atas Produk Pupuk yang tidak Memenuhi Standar Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Saputra, Januar Christian Dicky (2021) Pertanggungjawaban Pidana Ar yang Tanpa Hak Membubuhkan Tanda Sni atas Produk Pupuk yang tidak Memenuhi Standar Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. [Undergraduate thesis]

[thumbnail of PI_1444_Abstrak.pdf] PDF
PI_1444_Abstrak.pdf

Download (49kB)
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/261921

Abstract

Standardisasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan SNI diwajibkan mencantumkan tanda SNI. Penerapan tanda SNI produk dapat membantu meyakinkan masyarakat bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk digunakan. Salah satu barang yang wajib dalam penerapan tanda SNI adalah pupuk anorganik. Pada kenyataannya dewasa ini masih terdapat pelaku usaha yang berbuat curang dengan mencantumkan tanda SNI pada kemasan produk secara illegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang tanpa hak mencantumkan tanda SNI pada kemasan produk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum guna menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi dengan cara menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah antara lain statute approach dan conceptual approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan tanpa hak membubuhkan tanda SNI pada kemasan suatu produk telah melanggar Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Oleh karena itu, terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: Standar Nasional Indonesia, Sertifikasi SNI, Tanda SNI, Tindak Pidana Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Eko Wahyudi 197013
Date Deposited: 01 Sep 2021 03:54
Last Modified: 01 Sep 2021 03:54
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/40146

Actions (login required)

View Item View Item