Perlindungan Hukum Pembeli dalam Ikatan Jual Beli Pembayaran Lunas Hak atas Tanah Tanpa Kuasa Menjual

Dumatubun, Anastasia Merlin (2021) Perlindungan Hukum Pembeli dalam Ikatan Jual Beli Pembayaran Lunas Hak atas Tanah Tanpa Kuasa Menjual. Masters thesis, University of Surabaya.

PDF MKN_618_Abstrak.pdf Download (177kB)

Abstract

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pembayaran Lunas Hak Atas Tanah Tanpa Kuasa Menjual, mengingat masih banyak dijumpai jual beli dengan akta PPJB tanpa disertakan kuasa menjual. Penelitian dengan membahas permasalahan apakah pembeli dengan PPJB dibuat di bawah tangan dengan pembayaran lunas tidak diikuti dengan akta kuasa menjual mendapatkan perlindungan hukum atas penolakan penjual menghadap PPAT dan apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli PPJB dibuat di bawah tangan dengan pembayaran lunas tidak diikuti dengan akta kuasa menjual atas penolakan penjual menghadap PPAT, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan: Pembeli dengan PPJB dibuat di bawah tangan dengan pembayaran lunas tidak diikuti dengan akta kuasa menjual mendapatkan perlindungan hukum atas penolakan penjual menghadap PPAT, namun perlindungan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk menghadap di hadapan PPAT dibuatkan akta peralihan hak, karena dalam pembuatan akta peralihan, PPAT wajib untuk meminta kehadiran para pihak dalam hal ini penjual dan pembeli atau kuasanya. Perlindungan hukum atas terjadinya perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1457 KUH Perdata, masing-masing pihak mempunyai kewajiban secara timbal balik atau prestasi, yakni penjual berjanji menyerahkan obyek yang diperjanjikan dan pembeli mempunyai kewajiban membayar harga barang. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli PPJB dibuat di bawah tangan dengan pembayaran lunas tidak diikuti dengan akta kuasa menjual atas penolakan penjual menghadap PPAT, bahwa pembeli dalam memperjuangkan haknya atas pemilikan obyek jual beli, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar penjual wanprestasi dan memohon agar dengan putusan Pengadilan Negeri memerintahkan kepada PPAT untuk membuat akta peralihan hak tidak didasarkan kuasa menjual, melainkan didasarkan putusan pengadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pembeli, PPJB, Tanpa Kuasa Menjual.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Notary
Depositing User:	Eko Wahyudi 197013
Date Deposited:	10 Sep 2021 02:20
Last Modified:	10 Sep 2021 02:20
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/40249

Actions (login required)

View Item