Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin Covid-19 Di Indonesia

Jeannifer, Jeannifer (2021) Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin Covid-19 Di Indonesia. Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan, 19 (1). pp. 164-169. ISSN (Printed ISSN) 2252-4371; ISSN (online) 2598-8735

PDF Jurnal Jeannifer_124220039.pdf Download (193kB)

Abstract

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menangani penyebaran Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah akan melaksanakan vaksinasi massal yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 namun menolaknya dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu juga dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan mempelajari asas, prinsip, dan doktrin ilmu hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk menjawab dan memberikan argumentasi hukum terhadap isu hukum terkait. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap penolak vaksin covid-19, dengan mengingat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih bentuk layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	sanksi pidana, vaksin, pandemi covid-19
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Notary
Depositing User:	JEANNIFER
Date Deposited:	26 Jan 2022 03:11
Last Modified:	26 Jan 2022 03:11
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/41068

Actions (login required)

View Item