Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Penangguhan Pembayaran Upah Minimum di Provinsi Banten pada Masa Pandemi Covid - 19

Zihni, Riza Hafizhan (2022) Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Penangguhan Pembayaran Upah Minimum di Provinsi Banten pada Masa Pandemi Covid - 19. [Undergraduate thesis]

PDF TA_206_Abstrak.pdf Download (57kB)

Abstract

Pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan upah kerja yang layak, yang mana upah kerja ditetapakan berdasarkan hitungan upah minimum. Dengan pembayaran upah minimum tersebut, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan upah dengan standar minimum diperkenankan untuk melakukan penangguhan pembayaran upah minimum. Hak pekerja tersebut dipengaruhi oleh mewabahnya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada keberlangsungan dunia usaha yang berujung pada terganggunya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. Penangguhan pembayaran upah minimum tersebut apabila tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai besarnya perusahaan membayar upah kerja yang kurang dari ketentuan hidup layak sebagaimana ditetapkan berdasarkan aturan penghitungan besaran upah minimum akan merugikan para pekerja. Permasalahan yang dibahas yaitu Apakah perlindungan hukum terhadap pekerja atas penangguhan pembayaran upah minimum di masa pandemi COVID-19. Diperoleh hasil bahwa Gubernur Banten berdasarkan ketentuan Pasal 88C UU No. 11 Tahun 2020 berwenang untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.272-Huk/2020 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam menetapkan upah minimum provinsi dan memperkenankan perusahaan terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 melapor kepada Gubernur agar melakukan penangguhan pembayaran upah minimum bagi perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19. Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.272-Huk/2020 yang memperkenankan perusahaan untuk melakukan penangguhan pembayaran upah minimum bagi perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 231/Men/2003 tidak relevan untuk diterapkan di masa pandemi COVID-19 sebagaimana peraturan perundang - undangan tersebut terbit sebelum masa pandemi COVID-19.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Upah Pekerja, COVID-19
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	08 Mar 2022 06:40
Last Modified:	08 Mar 2022 06:40
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/41486

Actions (login required)

View Item