Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif

Sindarto, Sebastian (2021) Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Reformasi Hukum, 25 (2). pp. 182-201.

[thumbnail of 321-Article Text-844-1-10-20211130.pdf] PDF
321-Article Text-844-1-10-20211130.pdf

Download (250kB)
[thumbnail of [LoA] Sabastian (3).pdf] PDF
[LoA] Sabastian (3).pdf

Download (158kB)
Official URL / DOI: https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/3...

Abstract

Kasus Wisma Atlet Hambalang merupakan contoh kasus korupsi yang membawa dampak kerugian negara sampai ratusan milyar rupiah. Pertimbangan hukum pada Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 masih menitihberatkan pada pendekatan positivistik. Pendekatan positivistik dengan peraturan terulis saja tidak bisa memberikan penyelesaian yang elok bagi pemulihan kerugian negara akibat kurangnya pemahaman penegak hukum akan pentingnya pendekatan progresif. Rumusan masalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didasarkan pada pendekatan hukum progresif? dan apakah pertimbangan putusan hakim dalam kasus korupsi Hambalang telah mempertimbangkan pendekatan hukum progresif? Tujuan penelitian yaitu menganalisa peranan hukum progresif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap pengambilan keputusan seorang hakim dengan pendekatan hukum progresif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan memelajari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP) dikaitkan dengan teori hukum progresif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan hasil putusan pengadilan pada kasus korupsi masih bersifat positivistik dan berfokus pada penghukuman (retributif) kepada koruptor, sehingga hal ini membutuhkan langkah-langkah progresif dalam putusan hakim pada kasus korupsi, melalui pemahaman aparat penegak hukum yaitu hakim dalam memahami tindakan progresif yang restoratif terhadap kerugian yang diderita dari sisi keuangan negara. Kesimpulanya ialah pendekatan progresif dapat memberikan wajah baru pada penegakan hukum di Indonesia yang selama ini terpuruk dan melalui putusan hakim yang mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat. The case of Wisma Atlet Hambalang is an example of a corruption case that has resulted this country to lose up to hundreds of billions rupiah. Legal considerations on Decision No. 2427 K/Pid.Sus/2014 still focuses on a positivistic approach. A positivistic approach with written regulations alone cannot provide a good solution for recovering state losses due to the lack of understanding by law enforcement on the importance of a progressive approach. The formulation of the problem is how to enforce the criminal law of corruption based on a progressive legal approach? and has the consideration of the verdict in the Hambalang corruption case taken into account a progressive legal approach? The research objective is to analyze the role of progressive law in the settlement of corruption. The usefulness of this research can be a new perspective on the decision making of a judge with a progressive legal approach. The normative juridical research method is carried out by studying Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU PTKP) associated with progressive legal theory. The results of the research carried out show that the results of court decisions in corruption cases are still positivistic and focus on punishment (retributive) to corruptors, so this requires progressive steps in judge decisions in corruption cases, through understanding law enforcement officers, namely judges in understanding progressive action. which is restorative against losses suffered from the state's financial side. With a progressive approach, it can give a new face to law enforcement in Indonesia, which has been slumped, through judges' decisions that prioritize a sense of justice for the community

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana, Korupsi, Hukum Progresif.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User: Ester Sri W. 196039
Date Deposited: 12 Jul 2022 09:12
Last Modified: 12 Jul 2022 09:12
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/42097

Actions (login required)

View Item View Item