Penjatuhan Sanksi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Mengikuti Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor? 3 Tahun 2010 Tentang? Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Lie, Merissa Bhernaded (2022) Penjatuhan Sanksi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Mengikuti Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor? 3 Tahun 2010 Tentang? Disiplin Pegawai Negeri Sipil. [Undergraduate thesis]

PDF TA-224_Abstrak.pdf Download (56kB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan wajah Pemerintah dalam melayani masyarakat Indonesia secara luas, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki dan memperbaharui kinerja serta kualitas aparatur birokrasi, salah satunya adalah rangkaian manajemen Aparatur Sipil Negara yang mengadopsi Sistem Merit. Guna mengefektifkan jalannya rangkaian manajemen Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara memperkenalkan Sistem Informasi yang bertujuan agar tersedianya data awal yang akan digunakan untuk menentukan rangkaian manajemen Aparatur Sipil Negara. Kegiatan e-PUPNS yang diselenggarakan oleh BKN pada tahun 2015 lalu merupakan bagian dari Sistem Informasi yang menjadi kewajiban bagi PNS, meskipun demikian ditemukan kasus 97.000 data PNS fiktif dimana PNS tetap mendapatkan gaji dan iuran pensiun, namun tidak jelas keberadaanya. Ironisnya, para PNS yang tidak mengikuti e-PUPNS tidak dikenakan sanksi, padahal potensi kerugian yang ditanggung negara akibat data fiktif diperkirakan mencapai 13 triliun rupiah. Berdasarkan analisa hukum melalui metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DIsiplin PNS, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Merit masih belum diimplementasikan secara konsekuen dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dan sudah seharusnya para PNS yang tidak mengikuti e-PUPNS dikenakan sanksi disiplin berat karena telah merugikan negara.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	ASN, PNS, Manajemen ASN, Sanksi Disiplin
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	BAMBANG SEPTIAWAN
Date Deposited:	07 Sep 2022 09:29
Last Modified:	07 Sep 2022 09:29
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/42489

Actions (login required)

View Item