Kewenangan Penerima Fidusia dalam Melakukan Penarikan Obyek Jaminan Fidusia Berupa Kendaraan Bermotor

Kahar, Ahmad Fajri (2022) Kewenangan Penerima Fidusia dalam Melakukan Penarikan Obyek Jaminan Fidusia Berupa Kendaraan Bermotor. Masters thesis, University of Surabaya.

PDF MKN-661_Abstrak.pdf Download (649kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konflik norma pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam memperoleh pembayaran kembali piutangnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18PUUXVII2019. Penelitian ini adalah penelitisan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, Ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait hak Penerima Fidusia untuk melakukan penarikan pengambilan obyek fidusia menimbulkan konflik norma dengan ketentuan dalam hukum acara perdata, yaitu Pasal 200 ayat 11 HIR Pasal 218 ayat 2 R.Bg. Karena ketentuan Pasal 30 tersebut ditafsirkan seolah-olah Penerima Fidusia memiliki hak untuk memaksa Pemberi Fidusia untuk menyerahkan obyek fidusia. Sehingga di dalam praktik di masyarakat, banyak kreditur menafsirkannya dengan melakukan sendiri penarikan pengambilan secara paksa bahkan disertai kekerasan. Sedangkan menurut hukum acara perdata, penegakan hukum hak tersebut hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Banyaknya kejadian yang dialami masyarakat terkait kesalahan menafsirkan tersebut, selanjutnya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan uji materiil kepada MK, yang kemudian diputus pada intinya pemberi fidusia harus secara sukarela bersedia menyerahkan obyek fidusia. Kedua, Evaluasi ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dalam jaminan fidusia oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Putusan MK justru mengembalikan perlindungan hukum dan rasa keadilan yang seimbang antara kreditur dan debitur, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya antara lain hukum acara perdata. Akan tetapi bagi penerima fidusia, evaluasi tersebut tentunya cukup sulit untuk dilaksanakan. Sehingga untuk masa mendatang akan menyebabkan pemilik modal atau pelaku usaha di bidang perbankan atau lembaga keuangan lainnya tidak tertarik memberikan pinjaman kepada masyarakat, apabila pinjaman tersebut hanya dijamin dengan jaminan fidusia, terkait sulitnya melakukan eksekusi

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	jaminan fidusia, parate eksekusi, penarikan paks
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Notary
Depositing User:	BAMBANG SEPTIAWAN
Date Deposited:	14 Sep 2022 08:25
Last Modified:	14 Sep 2022 08:25
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/42546

Actions (login required)

View Item