Penggelapan dalam Jabatan oleh Kepala Unit Bank BUMN ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Winata, Nova Adelina (2022) Penggelapan dalam Jabatan oleh Kepala Unit Bank BUMN ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [Undergraduate thesis]

PDF PI_ 1490_Abstrak.pdf Download (222kB)

Abstract

Tindak pidana korupi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan dapat terjadi dalam lingkup BUMN. BUMN yang sebagian besar modalnya dari keuangan Negara, sehingga pegawai BUMN yang melakukan tindak pidana yang merugikan BUMN dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pegawai BUMN adalah orang yang menerima gaji dari korporasi yang menggunakan modal negara. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan AL yang melakukan penggelapan dalam jabatan di bank BUMN dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. AL sebagai kepala unit perbankan di bank BUMN melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan jabatannya sehingga menyebabkan bank BUMN tempatnya bekerja mengalami kerugian, sehingga atas perbuatannya AL dapat dikenakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Tindak pidana korupsi, Penggelapan dalam jabatan, Bank BUMN.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	22 Sep 2022 07:27
Last Modified:	22 Sep 2022 07:27
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/42597

Actions (login required)

View Item