Status Partai Politik Berbadan Hukum yang sudah tidak Aktif ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Sianipar, Charisma (2022) Status Partai Politik Berbadan Hukum yang sudah tidak Aktif ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. [Undergraduate thesis]

[thumbnail of TA_234_Abstrak.pdf] PDF
TA_234_Abstrak.pdf

Download (123kB)
Official URL / DOI: http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/265927

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur bahwa partai politik memiliki fungsi dan kewajiban, namun hal ini tidak dijalankan oleh beberapa partai politik karena ketidakaktifannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, tidak ada ketentuan termasuk sanksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur mengenai pencabutan status badan hukum partai politik karena sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai badan hukum dan/atau tidak melaksanakan fungsinya sebagai partai politik kedua, berdasarkan asas contrarius actus seharusnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mencabut status badan hukum partai politik yang sudah tidak aktif ini karena partai politik yang demikian sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai partai politik berbadan hukum dan telah gagal menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Oleh karena itu terhadap undang-undang tersebut perlu dilakukan revisi agar menganut asas contrarius actus sehingga efektif untuk menyelesaikan permasalahan keberadaan partai politik berbadan hukum yang sudah tidak aktif.

Item Type: Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords: Asas Contrarius Actus, Partai Politik, Undang-Undang Partai Politik
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpustakaan UBAYA
Date Deposited: 27 Sep 2022 08:15
Last Modified: 27 Sep 2022 08:15
URI: http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/42621

Actions (login required)

View Item View Item