Intervensi International Criminal Court Terhadap Penyelesaian Kasus Hukum Di Negara Bukan Anggota Statuta Roma 1998 (studi Kasus Putusan Icc No: Icc-01/11-01/17

Khristanto, Takasya Angela Tanauw (2022) Intervensi International Criminal Court Terhadap Penyelesaian Kasus Hukum Di Negara Bukan Anggota Statuta Roma 1998 (studi Kasus Putusan Icc No: Icc-01/11-01/17. Masters thesis, University of Surabaya.

PDF MH_344_Abstrak.pdf Download (105kB)

Abstract

Tesis ini dibuat untuk mengetahui kewenangan International Criminal Court terhadap penyelesaian kasus hukum di negara bukan anggota Statuta Roma 1998 yang di teliti menggunakan Statuta Roma 1998, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970, dan contoh kasus yang sesuai. Dengan menggunakan teori keadilan hukum serta kepastian hukum Radburch dan teori konsep yang sesuai dapat disimpulkan intervensi yang dilakukan oleh International Criminal Court terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Mayor Mahmoud Mustafa Busyaf Al-Werfalli di Libya dapat diterima karena International Criminal Court telah menerima referral situation dari Dewan Keamanan PBB yang dituliskan dalam Resolution 1970 Angka 4 dan 5 yang menyatakan seluruh pihak berwajib Libya wajib bekerja sama serta memberikan bantuan yang diperlukan oleh International Criminal Court dan Jaksa Penuntut. Menurut Pasal 13(b) dan 14 Statuta Roma 1998 International Criminal Court dapat melaksanakan yurisdiksinya jika telah tampak dilakukannya satu atau lebih kejahatan tersebut lalu diteruskan kepada Jaksa Penuntut International Criminal Court oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab 7 Piagam PBB. Intervensi yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa pelaku kejahatan perang akan dihukum menurut Statuta Roma 1998 yang bersifat komplementer terhadap perundang-undangan dalam negeri yang telah ada serta berlaku sebelumnya. Kedaulatan Negara Libya tidak akan hilang dengan intervensi yang dilakukan oleh International Criminal Court. Selain memberi kepastian, intervensi dilakukan untuk memberikan keadilan bagi para korban kejahatan perang Al-Werfalli. Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998, Al-Werfalli harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai individu tanpa melihat jabatannya selama dilakukannya secara sadar meskipun karena ia menerima perintah dari atasannya. Libya yang belum mampu menangkap Al-Werfalli menunjukkan bahwa Libya unable menyelesaikan kasus tersebut. Selama Libya mampu menunjukkan tindakannya tidak unwilling dan/atau unable serta Libya sedang menyelidiki kasus yang sama dengan International Criminal Court serta tidak ada tindakan Libya yang menunjukkan akan memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan perang maka Libya memiliki hak untuk menolak proses hukum International Criminal Court.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kejahatan perang, International Criminal Court, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Law
Depositing User:	Eko Wahyudi 197013
Date Deposited:	21 Mar 2023 05:28
Last Modified:	21 Mar 2023 05:28
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/43607

Actions (login required)

View Item