Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan dan Perbarengan dalam Eksploitasi Seksual terhadap Anak oleh Para Fotografer ditinjau dari Perundang-Undangan

Kurniawan, Michael Gilrandy (2022) Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan dan Perbarengan dalam Eksploitasi Seksual terhadap Anak oleh Para Fotografer ditinjau dari Perundang-Undangan. [Undergraduate thesis]

PDF PI_1524_Abstrak.pdf Download (210kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum telah diatur Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu implementasi dari ketentuan tersebut yakni Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum pada seluruh warga negara, termasuk terhadap anak-anak. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi eksploitasi sebagai suatu tindakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Salah satu bentuk dari eksploitasi anak adalah eksploitasi seksual, yang sejatinya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Tindakan eksploitasi tersebut sering kali menempatkan anak sebagai korbannya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya mulai dari awal 2018 hingga bulan April terdapat 32 (tiga puluh dua) kasus perdagangan dan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak. Berdasarkan kasus tersebut, 8 (delapan) diantaranya merupakan kasus anak, 13 (tiga belas) kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak, 9 (sembilan) kasus prostitusi anak dan 2 (dua) kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak. Berdasarkan fakta tersebut diperlukan adanya perlindungan khusus kepada anak. Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindakan eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Anak, Eksploitasi seksual, fotografi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	23 Jun 2023 02:54
Last Modified:	23 Jun 2023 02:54
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44338

Actions (login required)

View Item