Tinjauan Yuridis Penentuan Faktor Penyesuai Sewa Barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah

Andoko, Mongga Surya (2022) Tinjauan Yuridis Penentuan Faktor Penyesuai Sewa Barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah. [Undergraduate thesis]

PDF AN_844_Abstrak.pdf Download (40kB)

Abstract

Fokus dalam penulisan ini adalah mengenai pemanfaatan yang salah satunya sewa BMD khususnya mengenai penetapan tarif sewa BMD. Salah satu wujud pemanfaatan BMD adalah melalui sewa menyewa barang milik daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasilnya adalah Pemerintah Daerah menggunakan landasan yuridis dalam penentuan faktor penentu sewa dengan merujuk pada regulasi pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan sektor BMD yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang kemudian diubah Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang kemudian diubah Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara seharusnya tidak digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai BMD. Hal itu dikarenakan peraturan menteri keuangan adalah untuk mengatur BMN, sedangkan segala hal yang berkaitan BMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak cukup memiliki materi muatan yang mengatur secara teknis tentang Faktor Penentu harga sewa BMD Tidak ada ketentuan faktor penentu sewa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sehingga perlu adanya pembaharuan terhadap regulasi pemerintah pusat, khususnya pada Peraturan Pemerintah dengan memisahkan Peraturan Pemerintah antara BMN dan BMD, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan menambah ketentuan tentang faktor penentua harga sewa BMD secara lebih spesifik sehingga pembentukan Peratuaran Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, tidak lagi pada Peraturan Menteri Keuangan.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah, Otonomi Daerah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	23 Jun 2023 03:09
Last Modified:	23 Jun 2023 03:09
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44344

Actions (login required)

View Item