Analisis Yuridis Pembatasan terhadap Pengusaha Makanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Fortuna, Elizabeth Goldy (2023) Analisis Yuridis Pembatasan terhadap Pengusaha Makanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. [Undergraduate thesis]

PDF TA_243_Abstrak.pdf Download (220kB)

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan seta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia melingkupi berbagai macam seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak asasi manusia harus dilindungi setiap orang, hukum, negara maupun pemerintah. Maka dalam menjalankan segala kewenangannya, pemerintah harus memperhatikan hak asasi manusia karena telah menjadi tanggung jawabnya untuk memajukan, menegakkan, serta melindungi hak asasi manusia. Pemerintah memiliki kewenangan membentuk peraturan, akan tetapi tidak sedikit dari kebijakan yang dibentuk melewatkan unsur penting yakni hak asasi manusia. Dalam jurnal ini membahas khusus hal terkait hak ekonomi yang terdapat pada peraturan daerah Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach serta menganalisis dengan cara deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut menghalangi hak ekonomi pedagang makanan dalam melaksanakan hak meningkatkan taraf hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan, yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Apabila didapati peraturan perundang-undnagan yang tidak mencerminkan hak asasi manusia, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan tersebut.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	23 Jun 2023 06:56
Last Modified:	23 Jun 2023 06:56
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44358

Actions (login required)

View Item