Perlindungan Hukum bagi mantan Direktur Perusahaan yang tidak memperoleh Pembayaran Upah dan Tagihannya ditolak dalam Pencocokan Tagihan

Alfitria, Salsabila (2023) Perlindungan Hukum bagi mantan Direktur Perusahaan yang tidak memperoleh Pembayaran Upah dan Tagihannya ditolak dalam Pencocokan Tagihan. [Undergraduate thesis]

PDF PE_3814_Abstrak.pdf Download (233kB)

Abstract

Tugas akhir yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Mantan Direktur Perusahaan yang Upahnya Tidak Dibayarkan dan Tagihannya Ditolak Dalam Pencocokan Tagihan ini membahas permasalahan apakah perlindungan hukum bagi mantan direktur yang upahnya tidak dibayarkan dan tagihannya ditolak dalam pencocokan tagihan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah conceptual approach yang menyelesaikan permasalahan melalui literatur dan pandangan para sarjana hukum dan statue approach yang menyelesaikan permasalahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Penelitian menyatakan bahwa penolakan terhadap pengajuan tagihan yang diajukan oleh mantan direktur atas upah yang tidak dibayarkan termasuk dalam utang karena tidak akan hapus suatu perutangan jika tidak dilakukan suatu pemenuhan dari perhutangan tersebut dengan cara dibayarkan upah yang terutang kepada mantan direktur sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian Perlindungan hukum bagi mantan direktur yang upahnya tidak dibayarkan dan tagihannya ditolak dapat diperoleh melalui 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang diakomodasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Kemudian perlindungan hukum represif dapat dilakukan dalam bentuk upaya gugatan lain-lain berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu salah satunya mengajukan gugatan terhadap pengurus yang berkaitan dengan harta kekayaan debitor.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	PKPU, Perikatan, Wanprestasi, Upah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	23 Jun 2023 07:29
Last Modified:	23 Jun 2023 07:29
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44364

Actions (login required)

View Item