Pertanggungjawaban Pidana Organisasi Papua Merdeka yang membunuh Warga Sipil ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Prasetyo, Christian Ade (2023) Pertanggungjawaban Pidana Organisasi Papua Merdeka yang membunuh Warga Sipil ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. [Undergraduate thesis]

PDF PI_1546_Abstrak.pdf Download (249kB)

Abstract

Organisasi Papua Merdeka atau biasa disebut OPM telah membunuh warga sipil, dimana merupakan pekerja karyawan PT. PTT. OPM telah diputuskan oleh pemerintah melalui KEMENKO POLHUKUM berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa merupakan kelompok organisasi teroris. OPM diputuskan sebagai organisasi teroris karena bersifat urgensi, dimana OPM telah sering melakukan kejahatan terhadap warga sipil maupun TNI- Polri, namun susah diberantas karena jumlahnya yang sangat banyak dan hanya dianggap sebagai kelompok bersenjata kriminal, yang artinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi maupun tidak bisa dikenakan Undang- Undang Terorisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah OPM yang diwakilkan oleh anggotanya membunuh warga sipil dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila ditinjau dari Undang- Undang Terorsime. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari beberapa literatur- literatur terkait dengan isu hukum yang merupakan pokok dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena telah melanggar Pasal 6 jo. Pasal 17 Undang- Undang terorisme.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Opm, Membunuh Warga Sipil, Terorisme
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	26 Jun 2023 06:50
Last Modified:	26 Jun 2023 06:50
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/44382

Actions (login required)

View Item