Problematika Hukum Substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum Pengajuan Kepailitan Buruh

Putri, Clarisa Permata Hariono (2024) Problematika Hukum Substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum Pengajuan Kepailitan Buruh. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, 8 (1). pp. 79-94. ISSN 2580-8656; E-ISSN 2580-3883

PDF PROBLEMATIKA HUKUM SUBSTANSI SURAT EDARAN MA NOMOR 2 TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR HUKUM PENGAJUAN KEPAILITAN BURUH_Clarisa Permata Hariono Putri.pdf - Published Version Download (220kB)

Abstract

Secara faktual, terdapat dualisme pertimbangan dan putusan hakim dalam menyikapi pengajuan kepailitan oleh buruh, sehingga dibentuklah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keberadaan problematika hukum dari segi substansi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pengajuan kepailitan oleh buruh. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 memiliki beberapa problematika hukum antara lain ketidaksesuaian konsep kepailitan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepailitan, ketentuan yang bertentangan dengan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga, serta adanya kekosongan hukum dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Problematika Hukum, Buruh, Kerja, Pengajuan Kepailitan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	CLARISA PERMATA HARIONO PUTRI
Date Deposited:	17 Nov 2023 08:40
Last Modified:	17 Nov 2023 08:40
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/45348

Actions (login required)

View Item