Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan Royal Bintaro Nuri I oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Syamsuri, Visca Dewi (2023) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan Royal Bintaro Nuri I oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). [Undergraduate thesis]

PDF AN_917_Abstrak.pdf Download (42kB)

Abstract

Konsep dasar izin adalah untuk mengontrol setiap aktivitas atau perilaku pencegahan individu atau kolektif yang bersifat pencegahan. Secara garis beras tentang gambaran umum perizinan bangunan sebagai pencegahan ketidaksesuaian penataan ruang kota, tentang perlunya izin bangunan dilakukan untuk menjamin agar pertumbuhan fisik perkotaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan kerusakan penataan kota tersebut. Namun akibat pembangunan perumahan Royal Bintaro Nuri I dalam membangun tidak sesuai dengan peruntukan wilayahnya sehinggamelanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga terkait pelanggaran tersebut artinya perizinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menjadi konflik mengapa izin mendirikan bangunan perumahan Royal Bintaro Nuri I tetap diterbitkan, padahal perumahan Royal Bintaro Nuri I dalam membangun tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain tertutamasdri.ES selaku pemilik Green City Villa, artinya bahwa keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang di mana tidak berdasarkan pada peraturan perundang- undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Kasus ini dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa berdasarkan tindakan hukum dan tindakan nyata karena izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam implementasinya mendatangkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian secara pribadi, oleh karena itu masyarakat yang merasa tidak puas oleh realita ini, bisa langsung menyampaikan kepada pejabat yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan atau keputusan tata usahanegara untuk mencabut (asas contrarius actus).

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Daerah DKI Jakarta, Izin Mendirikan Bangunan, Pencabutan KTUN (asas contrarius actus).
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	24 May 2024 07:09
Last Modified:	24 May 2024 07:09
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/46427

Actions (login required)

View Item