Relevansi Hak Veto PBB dengan Prinsip Kedaulatan yang Dianut Oleh PBB

Teguh, Michelle Angela (2021) Relevansi Hak Veto PBB dengan Prinsip Kedaulatan yang Dianut Oleh PBB. Jurnal Education and Development, 9 (1). pp. 149-153. ISSN 2527-4295;E.ISSN.2614-6061

PDF 2307-File Utama Naskah-4839-1-10-20210128.pdf Download (463kB)

Abstract

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengatur perihal hak veto secara eksplisit. Namun dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB bahwa sebagai pengemban untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan PBB secara politis dibenarkan menggunakan ketentuan pasal dimaksud, yang kemudian diterjemahkan sebagai hak veto. Penggunaan hak veto para Dewan Keamanan PBB seringkali menjadi kontroversi bagi masyarakat internasional. Melalui penelitian ini, akan ditilik lebih dalam pengaturan hak veto dan relevansinya dengan prinsip kedaulatan yang dianut oleh PBB. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dasar pengaturan prinsip atau asas persamaan kedaulatan negara yang secara tegas diatur dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB dan ketentuan tersebut merupakan asas dari pelaksanaan fungsi PBB sebagai suatu organisasi internasional, termasuk menjadi landasan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi organ utamanya. Oleh karena itu prinsip dimaksud harus menjadi pedoman/landasan bagi para pengambil keputusan dalam Dewan Keamanan PBB, sehingga tidak ada lagi alasan pembenar secara yuridis tentang penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Hak Veto, Prinsip Kedaulatan, Perserikatan Bangsa-Bangsa
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Michelle Angela
Date Deposited:	28 May 2024 07:25
Last Modified:	28 May 2024 07:25
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/46451

Actions (login required)

View Item