Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Developer Perumahan yang menjual Satuan Lingkungan Perumahan yang belum menyelesaikan Status Hak atas Tanahnya

Clarissa, Olivia (2024) Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Developer Perumahan yang menjual Satuan Lingkungan Perumahan yang belum menyelesaikan Status Hak atas Tanahnya. [Undergraduate thesis]

PDF AN_934_Abstrak.pdf Download (167kB)

Abstract

Ketentuan Pasal 137 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU Perumahan dan Kawasan Permukiman) melarang developer perumahan untuk menjual satuan lingkungan perumahan atau lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya. Untuk dapat dianggap telah menyelesaikan status hak atas tanah satuan lingungan perumahan yang dijualnya tersebut, developer perumahan dapat membuktikannya dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Meskipun telah diatur demikian, dalam praktiknya masih ditemukan developer perumahan yang melakukan pembangunan dan melakukan jual beli dengan tanah yang belum jelas status kepemilikannya. Tindakan developer perumahan ini telah melanggar ketentuan Pasal 137 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli karena tidak dapat menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang dibelinya tersebut. Untuk itu diperlukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi administrasi yang tepat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis jenis sanksi administrasi yang paling tepat agar dapat menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum, dan di sisi lain menjadi sarana untuk memberikan efek jera bagi developer perumahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan perundang - undangan lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi yang paling tepat adalah peringatan tertulis, penutupan lokasi, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, dan denda administratif. Jenis sanksi administrasi tersebut tepat untuk diberikan karena memiliki relevansi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan developer perumahan, berdampak bagi keberlangsungan pekerjaan developer perumahan yang melanggar, dan mampu menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Administrasi, Developer Perumahan, Status Hak Atas Tanah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	21 Jun 2024 04:02
Last Modified:	21 Jun 2024 04:02
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/46584

Actions (login required)

View Item