Analisis Ketidakpastian Hukum Bagi Pelaku Penanaman Modal Asing

Go, Citra Trifena (2021) Analisis Ketidakpastian Hukum Bagi Pelaku Penanaman Modal Asing. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 19 (1). pp. 397-407. ISSN 2252-4371; e-ISSN 2598-8735

PDF jurnal.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives. Download (175kB)

Abstract

Foreign investment plays a very important role, considering that each developed country needs investment, let alone a developing country. Regency and City Governments throughout Indonesia, explore the potential of their respective regions in the context of conducting promotions, so that they will be able to attract investment areas in investing. Following up on this desire, the respective District / City Governments issue Regional Regulations (called Perda), in order to increase Regional Original Income (PAD), regardless of community interests and other impacts, the target of increasing PAD is the public and investors in general. on the authority of the Regency / City, in the end they competed to issue regional regulations (Perda) without taking into account other aspects, which could hinder investment in their respective territories. Among other things, local regulations on parking fees, street lighting fees and licensing in the trade and investment industries. Keywords: Investment Law Development; Investment Improvement. Abstrak-Penanaman modal suatu asing, sangat memepunyai peran yang penting, mengingat suatu Negara yang maju masing membutuhkan penanaman modal, apalagi suatau Negara yang sedang berkembang. Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, menggali potensi daerahnya masing-masing dalam rangka melakukan promosi-promosi, sehingga akan dapat menarik gaerah penanaman modal dalam berinvestasi. Menindak lanjuti keinginan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing mengeluarkan Peraturan Daerah (disebut Perda), dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa melihat kepentingan masyarakat serta dampak lainnya, Sasaran peningkatan PAD adalah masyarakat dan investor pada umumnya. atas kewenangan daerah Kabupaten/Kota, akhirnya berlomba-lomba mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tanpa memperhitungkan aspek-aspek lainnya, yang dapat menghambat penanaman modal di wilayahnya masing-masing. Antara lain peraturan daerah tentang retribusi parkir, retribusi penerangan jalan dan perizinan bidang industri perdagangan dan penanaman modal.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Pembangunan Hukum Investasi; Peningkatan Penanaman Modal
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Notary
Depositing User:	Citra Trifena Go
Date Deposited:	12 Aug 2024 05:13
Last Modified:	12 Aug 2024 05:13
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/46864

Actions (login required)

View Item