Limowandojo, Louis Budiyanto (2024) Perlindungan Hukum Para Anggota Koperasi Menjalankan Kegiatan Usaha Sektor Jasa Keuangan. Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 22 (2). ISSN 2252-4371; e-ISSN 2598-8735 (Submitted)
![]() |
PDF
LoA Louis Budiyanto L.pdf Download (120kB) |
![]() |
PDF
JURNAL TESIS UPLOAD PERPUS UBAYA.docx - Published Version Restricted to Repository staff only Download (44kB) | Request a copy |
Abstract
Materi penelitian perlindungan hukum para anggota koperasi atas pengawasan ganda oleh dewan pengawas dan otoritas jasa keuangan, diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) tidak mencabut UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi an, sehingga tibul pengawasan ganda terkait koperasi. Hal yang dipermasalahkan apakah koperasi close loop dan koperasi open loop menjamin kepastian hukum kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan Apakah dengan pengawasan ganda kegiatan usaha koperasi memberikan perlindungan hukum kepada anggota koperasi. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Koperasi close loop dan koperasi open loop sektor jasa keuangan tidak memberikan jaminan kepastian hukum. UU No. 25 Tahun 1992 sebagai hukum positif tidak boleh mudah diubah. Perubahan terjadi dengan diundangkannya UU PPKS koperasi simpan pinjam menghimpun dana di luar anggota demikian juga penyalur dana kepada bukan anggota, pengawasan turut sertanya OJK, sehingga tidak ada suatu kepastian hukum atau adanya kekaburan. Pengawasan ganda kegiatan usaha koperasi tidak memberikan perlindungan hukum kepada anggota koperasi, karena dipilihnya berdasarkan rapat umum koperasi koperasi terbuka (open loop) terjadi pelebuhan kegiatan usaha koperasi, meskipun menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, pemodal atau penyimpan dana hubungan hukumnya didasarkan atas perjanjian penyimpanan dana. Selain itu karena meskipun bergerak di bidang usaha sektor jasa keuangan, para pendana yang dihimpun oleh koperasi tersebut tidak dijamin simpanannya oleh Lembaga Penjaminan Simpanan karena bukan usaha sektor jasa perbankan yang simpanannya dijamin. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anggota Koperasi, Pengawasan Ganda
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | LOUIS BUDIYANTO |
Date Deposited: | 14 Aug 2024 03:02 |
Last Modified: | 14 Aug 2024 03:14 |
URI: | http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/46891 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |