Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham yang Tidak Menandatangani Notulen/risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Dibuat dalam Partij Acte Oleh Notaris Bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan

Tjung, Yohanes Fransiskus Raimond (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham yang Tidak Menandatangani Notulen/risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Dibuat dalam Partij Acte Oleh Notaris Bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan. Masters thesis, University of Surabaya.

PDF MKN_754_Abstrak.pdf Download (50kB)

Abstract

Materi penelitian terkait notulen/risalah RUPS-LB yang dibuat notaris bertentangan dengan anggaran dasar perseroan, dengan permasalahan Apa bentuk perlindungan Hukum kepada pemegang saham menolak menandatangani notulen/ risalah RUPSLB bertentangan dengan anggaran dasar dan Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham terhadap kerugian yang di derita akibat keputusan RUPS. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan yaitu Anggaran Dasar perseroan sebagai suatu peraturan perundangundangan yang wajib ditaati oleh internal perseroan. RUPS yang diselenggarakan bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar, dianggap tidak pernah diselenggarakan RUPS dalam arti batal demi hukum. Pemegang saham yang dirugikan adanya RUPS yang cacat hukum, mendapatkan perlindungan hukum, mengenai bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif dapat meminta dilakukan RUPS ulang sebagai pengganti RUPS yang batal demi hukum atau meminta pemegang saham dirugikan meminta agar pemegang saham lainnya membelinya atau jika tidak ada yang tertarik membeli, dapat menjual di luar pemegang saham, atau perlindungan hukum represif dengan menggugat ke Pengadilan Negeri berupa penggantian kerugian. Upaya hukum yang dilakukan pemegang saham terhadap kerugian yang di derita akibat keputusan RUPS, mengajukan gugatan ganti rugi atas kesalahan direksi dan komisaris yang melakukan pengelolaan perseroan tidak bertikat baik untuk kepentingan perseroan sebagai telah melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (2) UUPT, jo melanggar Pasal 114 ayat (2) UUPT. Notulen/risalah RUPS tersebut dapat dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Negeri disertai gugatan perbuatan melanggar hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pemegang Saham, Risalah RUPS-LB, Partij Acte Bertentangan Dengan Anggaran Dasar
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Postgraduate Programs > Master Program in Notary
Depositing User:	Eko Wahyudi 197013
Date Deposited:	09 Sep 2024 05:46
Last Modified:	09 Sep 2024 05:46
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/47063

Actions (login required)

View Item