Pertanggungjawaban Korporasi Filipina yang melakukan Kegiatan Usaha Perikanan di Indonesia tanpa Perizinan Berusaha Ditinjau dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Dewi, Fanny Cynthia (2024) Pertanggungjawaban Korporasi Filipina yang melakukan Kegiatan Usaha Perikanan di Indonesia tanpa Perizinan Berusaha Ditinjau dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. [Undergraduate thesis]

PDF PI_1776_Abstrak.pdf Download (38kB)

Abstract

Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan berbagai Sumber Daya Perikanan. Namun dengan luasnya wilayah laut Indonesia menyebabkan timbulnya celah pemanfaatan Sumber Daya Perikanan secara illegal. Tujuan penelitian adalah menganalisis Pertanggungjawaban Korporasi Filipina Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perikanan Di Indonesia Tanpa Perizinan Berusaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Tipe penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan masalah statute approach dan conceptual approach. Bahan hukum penelitian meliputi bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 serta Bahan Hukum Sekunder yaitu jurnal, buku dan literatur terkait Illegal Fishing. Teknik Analisis melalui Analisis Kualitatif Deduktif. Hasil penelitian membuktikan EEC sebagai Nahkoda Kapal terbukti melanggar Pasal 27A ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena melakukan pengoperasian kapal FB.LB. LIAM GIL-2 berbendera Filipina milik perusahaan NRT Integrated Industries Inc tanpa dilengkapi Perizinan Berusaha. Korporasi yaitu NRT Integrated Industries Inc dapat dikenakan pertanggungjawaban tindak pidana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 karena memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana Korporasi dan dapat dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.

Item Type:	Undergraduate thesis
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Perikanan, Korporasi, Perizinan Berusaha
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpustakaan UBAYA
Date Deposited:	23 Sep 2024 04:51
Last Modified:	23 Sep 2024 04:51
URI:	http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/47132

Actions (login required)

View Item